CARA INSTAN KENALI PERPU NO. 2 TAHUN 2014

perpuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, atau biasa disebut dengan Perpu No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemda.

Perpu ini lahir setelah berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dengan demikian maka perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Setelah melalui kesepakatan antara Pemerintah dan DPR serta berdasarkan fenomena dan fakta empiris di masyarakat dimana kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh DPRD telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena dianggap tidak berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Adapun isi perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 101 berisi tugas dan wewenang DPRD provinsi ayat (1) huruf d (memilih gubernur) dihapus; 2. Ketentuan pasal 154 berisi tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota ayat (1) huruf d ( memilih bupati/ walikota ) dihapus;

Perpu ini ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 2 Oktober Tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

Disamping perubahan isi pokok dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dalam Perpu ini juga diberikan penjelasan mengenai hal teknis lainnya seperti:

1. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional di daerah provinsi dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara pemerintah pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah provinsi;

2. Yang dimaksud dengan kerjasama internasional dalam ketentuan ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi "kembar", kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/ hibah, kerjasama penyertaan modal, dan bentuk kerjasama lainnya;

3. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional di daerah kabupaten/kota dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara pemerintah pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah kabupaten/kota;

4. Yang dimaksud dengan kerjasama internasional dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah, antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten/ kota "kembar", kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/ hibah, kerjasama penyertaan modal dan bentuk kerjasama lainnya.

Setelah melihat ketentuan diatas, dapat disampaikan bahwa walaupun namanya perjanjian internasional yang melibatkan antara provinsi, kabupaten/kota dan pihak luar negeri, maka tidak berarti bahwa daerah provinsi,kabupaten/kota yang bersangkutan langsung menjalin suatu bentuk perjanjian/kerjasama dengan pihak luar negeri. Hal ini tentunya demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis: La Mimi, Widyaiswara Kemendagri.

la mimi
La Mimi, Widyaiswara BPSDM Kemendagri

 

Kategori Berita