regulasiMengenal Regulasi Terkini:
Pada tanggal 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Alasan dikeluarkannya Perpres ini adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang berbudaya, berbudi luhur serta berahlak mulia melalaui penguatan nilai-nilai religius, kejujuran saling menghargai antara sesama pemeluk agama,  suka hodup toleran,  patuh pada hukum,  mau hidup disiplin, suka bekerja keras, kreatif, inovatif,  mandiri,  domokratis, saling menghargai hasil karya sesama, komunikatif bersama masyarakat sekitar,  gemar membaca buku dan berita, mencintai lingkungan sekitar, meningkatkan kepedulian sosial, bertanggung jawab, meningkatkan semangat kebangsaan, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta siap membela bangsa dan negara. 

Melihat kenyataan yang ada, pola Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK dalam implementasinya pada Lembaga Pendidikan yang ada, tidak saja diperuntukan bagi sekolah pada jenjang tertentu,  namun hal ini dapat juga diterapkan pada Lembaga Kediklatan yang saat ini tak terlecuali yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yamg saat saat ini telah digaungkan oleh masing-masing Kementerian, Lembaga dan daerah. Salah satu kata kunci dalam Perpres ini adalah seperti yang terdapat dalam pasal 3, yang berbunyi Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab. 

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kepada seluruh elemen terkait,  mulai dari institusi penyelenggara kediklatan termasuk di dalamnya adalah panitia, pengampuh maupun peserta didik dan peserta diklat lainnya diharapkan mampu merubah diri ke arah yang lebih baik lagi, baik dari segi pelayanan, tutur kata, sikap, etika,  etiket serta hal lainnya sesuai dengan harapan yang tertuang demi mewujudkan bangsa Indonesia ke depan yang Nasionalis, Mandiri dan Gotong Royong bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penulis: La Mimi, Widyaiswara Kemendagri.

la mimi
La Mimi, Widyaiswara BPSDM Kemendagri
Kategori Berita