Yogyakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste telah sukses menyelenggarakan Workshop Peran Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Workshop ini berlangsung di Hotel Horison Ultima, Yogyakarta, pada Selasa (7/11/2023).

Ari Strauss, proyek koordinator KAS Jerman, mengapresiasi kerja sama yang telah berlangsung selama 10 tahun ini. Ia juga menekankan pentingnya kegiatan workshop ini karena perempuan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sensitivitas, dan kemampuan penyelesaian konflik secara persuasif. Keberhasilan satuan polisi pamong praja sangat bergantung pada kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak.

Dalam sambutannya, Mohammad Rizal, Sekretaris BPSDM Kemendagri, menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), polisi pamong praja memainkan peran strategis dalam membantu kepala daerah menciptakan kondisi daerah yang aman dan tertib. Ini adalah upaya preventif yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Rizal juga menekankan bahwa kehadiran polisi pamong praja perempuan memiliki peran yang setara dengan rekan-rekan mereka yang laki-laki. Mereka dapat melakukan patroli, penegakan hukum, penindakan pelanggaran, memberikan peringatan, dan sanksi kepada pelanggar, serta melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Rizal menambahkan bahwa keberadaan polisi pamong praja perempuan juga sangat penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam penegakan trantibumlinmas. Mereka dapat memberikan perhatian khusus dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak, serta memberikan dukungan perlindungan kepada korban kekerasan atau pelanggaran lainnya.
Tujuan dari Workshop ini adalah untuk membekali para Polisi Pamong Praja Perempuan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Workshop ini diikuti oleh 25 peserta satuan polisi Pamong praja perempuan yang berasal dari perwakilan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Diharapkan bahwa para Polisi Pamong Praja Perempuan akan menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam mendukung tujuan pemerintah untuk menciptakan daerah yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan yang baik kepada seluruh masyarakat.

Silvany Dianita | Pranata Humas Ahli Muda