Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026, BPSDM Kemendagri memperoleh Nilai SKM sebesar 85,80 dengan Mutu Pelayanan B (Baik).

Survei yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 ini melibatkan 126 responden dan mengukur 9 unsur pelayanan sebagai indikator kualitas pelayanan publik yang diberikan BPSDM Kemendagri.

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang diselenggarakan BPSDM Kemendagri. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas layanan telah memberikan dampak yang baik terhadap kepuasan pengguna layanan.

Adapun hasil penilaian pada masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Persyaratan Pelayanan : 82,94

Kompetensi Petugas : 87,10

Kemudahan Prosedur : 84,13

Perilaku Petugas : 87,10

Kecepatan Pelayanan : 82,14

Sarana dan Prasarana : 81,94

Kewajaran Biaya/Tarif : 90,67

Penanganan Pengaduan : 94,25

Kesesuaian Produk Layanan : 81,94

Dari sembilan unsur tersebut, Penanganan Pengaduan menjadi aspek dengan nilai tertinggi, yaitu 94,25, menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian dan tindak lanjut pengaduan telah berjalan sangat baik. Selain itu, unsur Kewajaran Biaya/Tarif memperoleh nilai 90,67, yang mencerminkan penilaian masyarakat bahwa biaya layanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi dan perilaku petugas juga mendapat apresiasi tinggi dari responden dengan nilai masing-masing 87,10, yang menggambarkan profesionalisme, keramahan, serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, hasil survei juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Beberapa aspek yang menjadi prioritas perbaikan antara lain sarana dan prasarana (81,94), kesesuaian produk layanan (81,94), kecepatan pelayanan (82,14), serta kemudahan prosedur (84,13). Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.

Berdasarkan profil responden, mayoritas berasal dari kalangan PNS sebesar 93,7%, sedangkan responden lainnya sebesar 6,3%. Dari sisi pendidikan, responden didominasi lulusan S1 sebesar 71,4%, diikuti S2 sebesar 26,2%, dan kategori lainnya sebesar 2,4%.

Selain memberikan penilaian, responden juga menyampaikan berbagai masukan konstruktif, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana seperti kamar, kebersihan, dan fasilitas pendukung, kemudahan akses website dan informasi layanan, percepatan proses pelayanan serta penerbitan sertifikat, hingga perluasan akses pelatihan, uji kompetensi (ujikom), khususnya bagi peserta dari pemerintah daerah.

Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden atas partisipasi dan masukan yang diberikan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei ini akan menjadi dasar evaluasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran BPSDM Kemendagri untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan layanan.

Melalui semangat pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.