Kegiatan yang berlangsung di Hotel Orchard Jakarta ini meliputi: Diklat Analisis Jabatan Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Daerah,Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Diklat Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Ketiga diklat tersebut diikuti oleh para pejabat struktural maupun fungsional dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Melalui program ini, peserta dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang komprehensif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepala BPSDM Kemendagri dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi kunci dalam mendorong efektivitas birokrasi.

“Melalui diklat ini, kami berharap aparatur daerah dapat memiliki kemampuan analisis jabatan yang lebih tajam, memahami pentingnya implementasi SAKIP secara konsisten, serta mampu mengelola manajemen kepegawaian dengan lebih baik. Semua ini bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Selain sesi materi dari narasumber berkompeten, kegiatan ini juga mengedepankan metode interaktif berupa diskusi kelompok, studi kasus, serta praktik langsung untuk memastikan transfer pengetahuan dapat diaplikasikan di lapangan.

BPSDM Kemendagri meyakini bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan akan memberikan dampak nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas di daerah.