Bandung, 10 September 2025 – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, menegaskan kembali 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait upaya mewujudkan kamtibmas yang kondusif, untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan antara Kepala BPSDM Kemendagri dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, menyusul laporan dari para kepala daerah yang menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang hingga saat ini belum melaksanakan sepenuhnya arahan Mendagri. “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” tegas Sugeng di kediaman Sekda Provinsi Jawa Barat. Sugeng juga menambahkan bahwa Mendagri menekankan pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) di daerah. Arahan Mendagri yang disampaikan pada Rapat Koordinasi 2 September 2025 mencakup 11 langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh para kepala daerah, khususnya pasca unjuk rasa 29 Agustus 2025, yaitu:
1. Melaksanakan rapat Forkopimda.
2. Bersilaturahmi dan berdialog dengan tokoh serta unsur masyarakat yang berpengaruh.
3. Menyelenggarakan doa bersama lintas masyarakat dan pemerintah.
4. Menggencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah, bantuan sosial, dan program serupa.
5. Menunda seluruh kegiatan seremonial yang terkesan berlebihan atau pemborosan, khususnya yang menyerupai pesta.
6. Tidak memamerkan kemewahan baik oleh pejabat maupun keluarga. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun agar dilaksanakan secara sederhana.
7. Menunda keberangkatan ke luar negeri.
8. Kepala daerah yang berada di wilayah rawan harus tetap berada di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
9. Mempercepat perbaikan fasilitas umum yang rusak; jika membutuhkan waktu lama, area harus segera ditutup untuk menghindari trauma publik.
10. Menggunakan bahasa santun, rendah hati, dan menenangkan saat memberikan pernyataan kepada publik.
11. Mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RW/RT untuk menjaga keamanan lingkungan.
Sebagai tindak lanjut atas arahan Mendagri, Gubernur Jawa Barat sebagaimana disampaikan melalui telepon kepada Kepala BPSDM Kemendagri bahwa dalam kurun waktu satu hari semua bupati dan walikota se Jawa Barat akan tuntas menindaklanjuti arahan Mendagri tersebut. Pada kesempatan komunikasi melalui telepon tersebut, Gubernur Jawa Barat juga menjanjikan akan segera melaunching pengaktifan Siskamling dan memviralkannya antara lain melalui jejaring media sosial untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat se Jawa Barat. Komitmen yang kuat dari Gubernur Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan singkatan KDM, juga diwujudkan dalam bentuk tiga Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Kabupaten/Kota serta perangkat daerah terkait, yaitu:
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 128/HM.03.01/PEMOTDA tanggal 2 September 2025 tentang Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, dan Gotong Royong Masyarakat di Jawa Barat.
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 7404/KK.01.04.03/PEMOTDA tanggal 9 September 2025 tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Jawa Barat.
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 134/KU.03.02/PEREK tanggal 9 September 2025 tentang Optimalisasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat serta Sekretaris Dinas Satpol PP, dilaporkan kondisi terkini pelaksanaan langkah-langkah strategis pasca demo. Komitmen Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah Jawa Barat menegaskan bahwa Gubernur beserta jajaran berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali program Siskamling. “dibawah koordinasi Gubernur kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujar Sekretaris Daerah. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Siskamling, peningkatan peran Satlinmas, serta optimalisasi program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusifitas di seluruh wilayah Jawa Barat. “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya. Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini di masyarakat, serta memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung dan pengayom.
