Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin, 20 Mei 2019 di Ruang Sidang Utama Kemendagri, Gedung A Plaza Kemendagri. Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Plt. Kepala BPIP, Hariyono, dan disaksikan oleh ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, seluruh Dewan Pengarah BPIP, para pejabat Eselon I dan II di Lingkungan kemendagri, para pejabat tinggi di lingkungan BPIP, serta tamu undangan yang mewakili Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun isi Nota Kesepakatan tersebut antara lain meliputi kesepakatan kerjasama   dengan ruang lingkup:

1. Fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
2. Pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila;
3. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
4. Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada PARA PIHAK dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi pelopor aktualisasi pancasila; dan
6. Tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.

dan nantinya semua ruang lingkup kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Setara yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh Kemendagri dan BPIP untuk mendukung pelaksanaan pembinaan Ideologi pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Hariyono dan Tjahyo berharap, “Dengan adanya Nota Kesepakatan ini, diharapkan ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia akan mengoptimalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara terkini sesuai arahan Presiden RI tanggal 30 Maret 2019”.