Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, secara resmi membuka Diklat Manajemen Risiko dan Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hari Senin (26/8/2024), yang berlangsung di Hotel Vasaka. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah.

Dalam sambutannya, Sugeng  menekankan pentingnya evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko harus dilakukan sejak awal dalam setiap kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini, menurut Sugeng, adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sugeng juga menyoroti bahwa kinerja daerah tidak dapat dipisahkan dari kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Oleh karena itu, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kolaborasi antar program menjadi sangat krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. 

“Kinerja daerah adalah agregat dari kinerja semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antar OPD dan integrasi program sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sugeng menggarisbawahi pentingnya perencanaan kinerja yang mempertimbangkan keterpaduan antar program dan sub-kegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong para pejabat daerah untuk berpikir lebih luas dan bekerja dengan hati, serta memahami bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. 

“Setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara efektif. Kita perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, Sugeng Hariyono mengimbau semua unit kerja untuk mempersiapkan pelaporan akuntabilitas melalui sistem yang sudah terintegrasi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan berdampak jelas. Ia juga meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk terus meningkatkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kompetensi peserta dalam manajemen risiko serta evaluasi kinerja, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel di daerah masing-masing.

Penulis :Silvany Dianita Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kemendagri