Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menggelar tiga diklat penting secara bersamaan, yaitu Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah, Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Hotel Arcadia Mangga Dua, dengan partisipasi aktif dari berbagai perwakilan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menekankan pentingnya pengaturan pembukuan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Ia menjelaskan bahwa aturan ini harus diselaraskan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama dalam hal dasar dokumen yang menjadi sumber pencatatan.
“Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai prosedur dan dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi,” ujarnya. Sugeng juga menambahkan bahwa pembukuan barang milik daerah merupakan proses penting yang mencakup pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah (BMD) ke dalam daftar barang berdasarkan penggolongan dan kodifikasi yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Sugeng menyoroti pentingnya proses inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi ini, menurutnya, merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
“Inventarisasi ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi, serta tindak lanjut dari hasil tersebut. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik dan akurat,” jelas Sugeng.
Selain fokus pada pengelolaan barang, ditegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan perencanaan pembangunan yang matang dan terstruktur. Dalam konteks ini, peran teknologi informasi menjadi sangat penting. Ia menyebut bahwa teknologi informasi dapat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan adalah contoh nyata dari implementasi E-government, yang merupakan langkah reformasi birokrasi untuk menciptakan good governance, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sugeng juga menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan daerah yang baik merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Ia menekankan bahwa dengan perencanaan yang tepat, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih fokus, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah para ahli dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta pakar yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Kehadiran mereka memberikan wawasan yang mendalam dan berbobot kepada para peserta terkait pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan perencanaan penganggaran yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan daerah.
Diharapkan, melalui tiga diklat ini, para peserta dapat memperdalam pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, barang milik daerah, serta perencanaan penganggaran. Hal ini akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di masa mendatang.
Penulis :Silvany Dianita Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kemendagri