JAKARTA – Senin (09/03/2020) kegiatan rutinitas upacara di lingkungan BPSDM Kemendagri. Bapak Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd (Kepala BPSDM) bertindak sebagai Inspektur Upacara dan yang memimpin Upacara Bendera Ibu Dr. Tutik Lestari, M.Pd (Kepala Bidang Kepemimpinan dan Prajabatan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan) yang bertindak sebagai Komandan Upacara. Upacara tersebut dihadiri dan diikuti oleh para Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Widyaiswara, JFU, Peserta Diklat dan Staf Pendukung BPSDM Kemendagri.

“ Alhamdulillah nikmat syukur karena bisa mengikuti upacara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya minta seluruh jajaran ASN dan para pejabat JPT Pertama serta adminitrastor Pengawas berserta jajarannya, menindaklanjuti berbagai hal yang sudah kita bahas bersama, diantarannya :

1. Terkait masalah acuan, pedoman, regulasi  yang bisa menjadi acuan dalam hal pengembangan kompetensi baik untuk tataran di pusat ataupun kabupaten/kota,  sebentar lagi kita sudah mau Pusat Perencanaan dan Pembangunan (Pusrembang) di berbagai tempat acuan program untuk tahun 2021 segera diterbitkan;
2. Terkait yang menyangkut Teknologi Informasi yang masih dalam progres segera selesaikan dan di tuntaskan. Dan bagi yang sudah jalan di evaluasi dan disempurnakan agar kita bisa benar-benar menerapkan TIK dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semua;
3. Terkait masalah pemindahan Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Rokan Hilir dari Rokan Hilir ke Kemang Bogor saya minta Sekretariat maupun Pusat IV dan Balai Rohil segera tindak lanjuti;
4. Terkait masalah kebijakan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) segera dituntaskan;
5. Terkait masalah jam wajib Widyaiswara dan juga diminta segera dituntaskan;
6. Terkait masalah wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani itu menjadi prioritas kita bersama, dan tentu saja ada hal lain untuk masing - masing unit Sekretariat ataupun Pusat - Pusat;
7. Sekarang sudah 9 maret artinya sudah bulan terakhir di triwulan pertama. Sesuai arah Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, bahwasannya untuk Realisasi penyerapan triwulan pertama minimal 15%. Saya minta untuk BPSDM Kemendagri 18%. Evaluasi terkait penyerapan anggaran dan tanpa megurangi kualitas penyelenggaraan. Sudah ada arahan bahwasannya Triwulan Pertama minimal 15%, Triwulan Kedua minimal 40%, Triwulan Ketiga 90%, dan diharapkannya akhir Triwulan Keempat mendekati 100%. Targetnya adalah 97% penyerapan untuk Realisasi Anggaran dari Kementerian Dalam Negeri. Terkait ini juga sudah ada arahan bahwasannya untuk Revisi Anggaran paling tidak hanya satu kali dalam setiap triwulan; dan
8. Terkait Anggaran Diklat banyak Anggaran Diklat di masing-masing Pusat oleh karena itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tertib administrasi dan jangan sampai ketertinggalan termasuk juga masalah Administrasi Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan. Sekarang kita sudah memasuki E-Sign (tanda tangan online). E-Sign tidak bisa ditanda tangani sebelum kegiatan itu menjelang ditutup. Dan terkait E-Office juga segera dilaksanakan pada bulan ini juga.