Jakarta - Selasa (15/6/21) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Kegiatan Pembekalan Kepemimpinan kali ini merupakan gelombang kedua sebanyak 4 (empat) angkatandan diikuti oleh Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota non petahana sebanyak 214 (dua ratus empat belas) orang. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara tatap maya mulai tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2021.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya saat membuka secara resmi pembekalan pada Senin lalu (14/6/2021), mengatakan bahwa harus memiliki konsep jelas mengenai arah pembangunan daerah. ”Kepala daerah harus memiliki konsep pembangunan, hal ini penting mengingat masa jabatanya lebih singkat yaitu hanya sampai tahun 2024 ” kata Tito. Seyogyanya seorang kepala daerah juga harus memahami regulasi yang ada serta mengetahui kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Tito juga mengingatkan perihal bonus demografi yang akan didapat Indonesia. Menurutnya Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Nantinya, jumlah anak muda akan semakin banyak. Implikasinya tentu angkatan kerja akan semakin meningkat dan mendominasi. Tentu hal tersebut akan menjadi hal yang positif jika diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai. Dan akan menjadi bencana, jika tidak ada lapangan pekerjaan. “justru akan timbul permasalahan sosial dan keamanan. Jika tidak ada lapangan pekerjaan yang memadai”, paparnya.
Selain itu, mantan Kapolri tersebut juga menekankan Kepala Daerah agar mampu mengontrol dan menekan laju penyebaran wabah Covid-19. Ada 4 (empat) tips dalam mengendalikan angka penyebaran Covid-19. “Pertama, kasus aktif. Jumlah kasus positif harian berapa. Kedua, fatality rate (tingkat kematian). Akurasi angka kematian dilapangan dengan data yang ada. Untuk mengeceknya bisa kerjasama dengan Satgas Covid-19, Dinas Dukcapil dan Dinas Pemakaman. Ketiga, recovery rate (tingkat kesembuhan). Berapa persen yang telah sembuh. Terakhir, bed occupancy ratio (ketersediaan tempat tidur di RS). Berapa jumlah tempat tidur buat yang tersedia bagi pasien Covid-19. Jika kurang dari 50%, segera cari tempat tidur atau merubah tempat. Jika angka Covid-19 meningkat, segera ambil langkah dengan melakukan pembatasan sosial dengan menerapkan 5M. Harus ada teroboasan kreatif dalam menangani Covid-19”, paparnya.
Diakhir paparannya Tito menegaskan kembali agar pemerintah daerah segera menggenjot APBN. Belanja pemerintah menjadi belanja utama agar swasta bergerak dan ada uang yang beredar di masyarakat. “Per 11 Juni 2021 ini, realisasi belanja daerah rata-rata baru mencapai 24%. Seharusnya bulan Juni ini sudah diatas 50%. Bikin program padat karya yang melibatkan masyarakat. Ekonomi masih minus -0,7 di kuartal I 2021. Diharapkan pertumbuhan ekonomi pada angka 7% di kuartal II ini”, jelasnya.
Kegiatan Pembekalan Kepemimpinan ini menggunakan metode hybrid/blended learning. Perpaduan pembelajaran tatap maya selama 5 (lima) dan tatap muka selama 3 (tiga) hari. Pembelajaran tatap muka sendiri akan diselenggarakan di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Agustus 2021. Kementerian Dalam Negeri juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Kepala Daerah agar lebih produktif dalam bekerja, lebih innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
