Jakarta - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) bagi pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilaksanakan selama ± 33 hari mulai tanggal 19 April s.d 31 Mei 2018, Kegiatan ini merupakan Implementasi dari Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Pimpemdagri) merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah dan amanat/mandat dari PP No. 12 Thn 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi Diklat Pimpemdagri ini memfokuskan pada 7 (tujuh) substansi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 UU No. 23 Th 2014 yang meliputi Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Etika Pemerintahan.

Diklat Pimpemdagri dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, sebagaimana kebutuhan kompetensi yang berbeda untuk setiap level jabatan. Oleh karenanya desain pembelajaran baik mencakup standar kompetensi lulusan, kurikulum, metode pembelajaran, tenaga pengajar maupun uji kompetensi disiapkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Metode pembelajaran Diklat Pimpemdagri di desain dengan mengintegrasikan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan diklat berbasis kinerja (performance-based training) dan diklat berbasis kompetensi (competency-based training).

Integrasi dua pendekatan ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kompetensi yang terukur melalui standar kompetensi pemerintahan, dan pada saat yang sama diklat harus mampu memberikan jaminan bahwa kompetensi pemerintahan harus memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri mengacu kepada Standar Kompetensi Pemerintahan yang diatur dala

Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri) SP2PDN sebagai unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran Diklat PIMPEMDAGRI.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2-218 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, menjelaskan bahwa struktur kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Perintahan Dalam Negeri terdapat 5 (lima) tahapan pembelajaran meliputi, Define a problem, Penguatan Aspek Teori dan Kebijakan, Comparative Study, Gladi Manajemen Pemerintahan dan Back Home Action Plan (BHAP).

Pada tanggal 21 s.d 25 Mei 2018 Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri telah memasuki tahapan pembelajaran Comparative Study dan Gladi Manajemen Pemerintahan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Ir. Gatot Saptadi. Selama pelaksanaan Comparative Study dan Gladi Manajemen Pemerintahan lokus dan focus yang akan dibahas yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

2. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Kertamantul)”.

Kegiatan tersebut diawali dengan Comparative study yang dilaksanaan pada tanggal 21 s.d 23 dengan aktivitas peserta adalah melihat/mengamati dan mengalami secara langsung praktek pemerintahan (best practices) yang relevan dengan penyelarasan antara core issue yang telah ditentukan dalam tahapan pembelajaran Define A Problem, teori serta kebijakan/peraturan-peraturan yang diperoleh di kelas serta pengalaman peserta di tempat kerja dengan implementasi nyata hasil di lokasi tempat obyek comparative study.