Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia ( Korpri) IX, yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Januari 2022.

Agenda Munas tersebut menetapkan 3 hal yaitu program kerja, pemilihan ketua umum yang baru periode 2022-2027 dan pengesahan seragam Korpri ASN. 

Berdasarkan pantauan  di lapangan, kegiatan berjalan lancar dan khidmat, terlebih lagi saat penetapan ketua umum. Secara aklamasi, Prof. Zudan Arif terpilih kembali menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang baru periode 2022-2027.

Sebagai tuan rumah, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, suatu kehormatan bagi BPSDM Kemendagri yang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan Munas Korpri IX. 

"Kami menyambut bersama- sama untuk menyiapkan Munas ini, alhamdulillah berjalan lancar. Dan mensukseskan pemilihan ketum DP Korpri periode 2022-2027 secara aklamasi," kata Teguh usai kegiatan.

"Maju terus. Mudah-mudahan program kerja yang ditetapkan dalam Munas terealisir. Semoga Korpri makin sejahtera," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, bahwa massa pengurusannya selama 5 tahun ke depan merupakan sebuah amanah berat.

"Tentu saja karena di pundak saya lima tahun ke depan harus mampu melaksanakan apa yang diharapkan teman- teman ASN se Indonesia. Mudah mudahan dengan dukungan semuanya, beban yang berat tadi  bisa menjadi ringan dan jadi tantangan bersama," ungkap Prof. Zudan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta agar para ASN mampu menyeimbangi disrupsi digital yang kini semakin pesat. 

Begini langkah yang akan diambil Zudan membawa anggotanya dari pola pikir analog menuju cara pelayanan baru dengan memanfaatkan IT. 

Penerapan model kerja serba basis digital, lanjut Zudan, akan dilakukan secara bertahap, mengingat setiap wilayah memiliki kesenjangan geografis yang berbeda.

"Langkah awalnya mungkin menerapkan semua jajaran birokrasi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital. Kemudian mendesign cara bekerja tidak harus dari kantor. Tentu  berbasis jaringan atau sinyal dan aplikasi. Pun bersama-sama mensukseskan ekosistem digital ini," ucap Zudan. (Penulis: VIA)