Makassar – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Makassar menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pelatihan tersebut berlangsung pada tanggal 7 Maret hingga 9 Juni 2022. Agenda ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi jabatan administrator agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan globalisasi adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin sebagai decision maker tentunya mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan dalam berbagai situasi dan kondisi, terlebih pada situasi pandemik covid-19 saat ini, dimana seorang pemimpin harus mampu merumuskan dan menentukan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dalam implementasinya dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta bermanfaat dan berdampak positif.

“Kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. kemampuan untuk mengarahkan dan mengatur SDM Aparatur, serta mengelola potensi untuk mencapai tujuan organisasi seyogyanya perlu terus diasah dan dikembangkan yang salah satunya melalui pelatihan kepemimpinan,” ungkap Teguh.
“
Teguh mengatakan, untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat administrator, perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan dan untuk menjamin terlaksananya pelatihan struktural kepemimpinan yang akuntabel dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelengaraan pelatihan kepemimpinan.
Di akhir sambutannya, Teguh kembali mengingatkan para peserta diklat agar membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan pancasila dan nasionalisme.
Adapun pelaksanaan diklat sendiri menghadirkan narasumber yang kompeten dengan partisipasi peserta dari pemerintah daerah sebanyak 40 orang. (Penulis: SDH)