Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke kedeputian bidang kelembagaan dan tata laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kamis (7/7/2022).

Rombongan Kemendagri yang terdiri dari Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Sekretaris BPSDM Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis, Koordinator Kelompok Substnasi Perundang-undangan, Kerja Sama, dan Kehumasan, Perencana Ahli Muda, Pranata Humas Ahli Muda dan Kasubag Tata Usaua Pimpinan diterima langsung oleh Deputi Bidang Kelembangaan dan Tata Laksana, Nanik Murwati, dan didampingi oleh jajarannya.

Kunjungan kerja ini mempunyai tujuan bersilahturahmi sekaligus melakukan diskusi terpumpun terkait usulan BPSDM Kemendagri terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bagi Jabatan Fungsional binaan Kemendagri dan inisiasi pengembangan pembangunan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) untuk menjadi bagian integrasi pengembangan kompetensi.

Audiensi kerja sama dimaksud diharapkan dapat memperkuat dukungan KemenPAN dan RB kepada Kemendagri atas usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BPSDM Kemendagri.

“Usulan pembentukan UPT bagi jabatan fungsional binaan Kemendagri dapat membantu beberapa para aparatur jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Jabatan Fungsional Analis Database Kependudukan (ADK), dan Operator Siak,” ujar Sugeng.

Terkait dengan itu, KemenPAN dan RB secara prinsip memberikan dukungan atas usulan dimaksud namun dalam beberapa sisi memberikan masukan kepada Kemendagri untuk dapat kembali mempelajari beberapa usulan yang masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

“Usulan yang saat ini ada tentunya akan memberikan pengaruh terhadap nilai reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan kinerja oleh karenanya dibutuhkan beberapa pemenuhan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan roadmap kompetensi sumber daya manusia aparatur,” kata Nanik.

Setelah dilakukan diskusi, masukan dari para pihak diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan pengoptimalan perbaikan kebutuhan organisasi kemudian jika dibutuhkan akan dilanjutkan untuk diskusi lebih lanjut di kemudian hari. (Penulis : SDN, Humas BPSDM Kemendagri)