Jakarta –Dalam rangka meningkatkan kompetensi penulisan ilmiah bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Arspiaris, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Arsiparis, bertempat di Hotel Harper, selasa (1/11).

Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyambut baik atas penyelenggaraan bimtek dimaksud sebagai bentuk dukungan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi hak Pegawai Negeri SIpil (PNS) paling sedikit 20 jam pelajaran untuk memperoleh pengembangan kompetensi.

Selanjutnya, ia pun menyampaikan bahwa upaya pembinaan terhadap jabatan fungsional baik secara karir maupun hasil penyetaraan menjadi sangat penting dilakukan untuk mendorong pengembangan karir PNS sesuai dengan persyaratan jabatannya masing-masing,  Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai salah satu kapasitas yang digunakan untuk mendukung pengembangan profesi bagi seluruh jabatan fungsional.

“Bimtek KTI diharapkan dapat menjadi bekal bagi seluruh jabatan fungsional dalam memenuhi syarat pengembangan profesinya sekaligus dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN pada masing-masing unit kerjanya,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia sampaikan bahwa situasi yang tidak menentu tersebut perlu disikapi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu efektif mengatasi kondisi TUNA (Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiguity) atau situasi lingkungan yang hadir dengan perubahan yang sangat cepat, rumit, penuh dengan pembaharuan baru dan membingungkan atau tidak jelas. 

Terakhir, ia berharap agar seluruh peserta dapat memenuhi tugas dan fungsinya secara lebih amanah dan capaian pengembangan kompetensi ini tidak sekedar terkirim saja namun dapat terimplementasikan untuk mendukung pemerintah mencapai sasaran kinerja sekaligus dapat mengantisipasi masalah ke depannya.

Peserta bimtek dihadiri 80 peserta dari jabatan fungsional analis kepegawaian dan arsiparis yang akan didukung oleh pemateri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

(Penulis: Silvany Dianita – Humas BPSDM Kemendagri)