Bukittinggi – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi gelar Focus Group Discussion (FGD) Kompetensi Pemerintahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Literasi Pemerintahan, Jumat, (11/11/2022).

Tujuan kegiatan adalah mengeksplorasi pengalaman lapangan dan akademik dari Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat terkait urgensi kompetensi pemerintahan bagai Aparatur Sipil Negeri (ASN). 

Narasumber  utama diskusi adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Sugeng Hariyono dan Walikota Solok, Zul Elfian.

Zul Elfian menjelaskan bahwa pemerintahan dimulai dengan menyampaikan sebuah filosofi kepemimpinan.

 “Kita harus muai dari mana saja. Kita ingin berubah dan bertindak serta perubahan dimulai dari diri sendiri”, ucapnya. 

Sementara itu, Sugeng, menerangkan bahwa tentang satu kompetensi yang menjadi hak aparatur pemerinatah namun belum dipahami urgensinya. 

“Kita harus memahami bahwa aparatur yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, termasuk yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan” jelasnya.

Lebih lanjut, ditambahkannya kompetensi pemerintahan menurut Undang-undang 23 tahun 2014 adalah hal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan. kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.

Terakhir ia berharap, agar hasil kegiatan dimaksud dapat memberikan peningkatan kompetensi para aparatur untuk menjawab tantangan perubahan di daerah.

(Penulis: Silvany Dianita – Humas BPSDM Kemendagri)