Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan II Tahun 2023 bertempat di Hotel Best Western Jakarta. Diklat ini bertujuan untuk membekali aparatur pemerintah dalam lingkup pemerintah daerah dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Senin (13/2/2023).

Dalam pembukaan acara, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menjelaskan bahwa pelaksanaan diklat ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan sistem dan aplikasi keuangan yang selalu dinamis. Ia juga menyebutkan bahwa diklat ini selalu direkomendasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI karena perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme sistem dan prosedur perbendaharaan.

Menurut Sugeng, fungsi perbendaharaan sangat penting untuk memastikan bahwa uang yang keluar dari APBN memiliki hasil dan manfaat serta menjaga konsistensi pengeluaran. Dalam entitas pemerintah daerah terdapat 5 lini pertahanan yang memastikan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berjalan dengan baik. BPSDM Kemendagri juga sudah menyediakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

Berharap melalui pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan kualitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam membuat laporan keuangan yang akurat. 

Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan II Tahun 2023 diselenggarakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan, pemerintahan akan semakin bersih dan tata kelola yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kualitas peserta dalam pelatihan ini ditentukan oleh mereka sendiri dan berharap mereka akan terus belajar,” ujar Sugeng.

(Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kemendagri)