Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Tugas – Tugas Sekretaris Perangkat Daerah Angkatan I & II Tahun 2023 dan Diklat Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 di Hotel The Acacia, Jakarta pada Senin (07/03/2023).

Diklat tersebut diikuti oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pembukaan Diklat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra, mengungkapkan bahwa Presiden selalu mengingatkan 5 (lima) program prioritas, termasuk pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyerderhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Rochayati juga menekankan bahwa untuk mewujudkan visi misi Presiden yang bermuara pada perwujudan Indonesia maju, seluruh ASN, termasuk para Sekretaris Perangkat Daerah dan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu melakukan upgrade kompetensi untuk mendukung pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan cepat.

Dalam upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Pemerintah mendorong implementasi reformasi birokrasi berfokus dalam 4 (empat) aspek tematik, yaitu Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden (penanganan inflasi dan belanja produk dalam negeri). Rochayati menambahkan bahwa untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi tersebut, perlu dilakukan Transformasi Birokrasi Indonesia menuju organisasi yang Adaptif, Agile, dan Fluid melalui 3 (tiga) cara, yaitu Transformasi Organisasi, Transformasi Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Transformasi Sistem Kerja.

Diklat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para Sekretaris Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mampu menjabarkan dua arahan Presiden yang menjadi prioritas saat ini, yaitu kebijakan wajib berdampak dan focusing birokrasi tematik. Semua unsur perangkat daerah, para sekretaris, dan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta untuk bahu-membahu dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi.

(Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda  BPSDM Kemendagri)