Yogyakarta - Mengingat 2024 sebagai tahun politik yang rawan konflik vertikal dan horizontal, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono menekankan pentingnya memprioritaskan pelayanan minimal kepada masyarakat, khususnya terkait Urusan Bidang Trantibum Linmas dan Sosial. Penekanan ini disampaikan dalam penutupan Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkatan V di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta pada Jumat (14/4) lalu.

Saat ini, pelayanan dasar oleh pemda dalam enam urusan wajib, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, dan sosial, mencapai rata-rata 70% dari target 100%. Untuk mencapai target, prioritas alokasi anggaran SPM dan SDM kompeten dalam RPJMD dan RKPD diperlukan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kepala PPSDM Regional Yogyakarta Agus Irawan menjelaskan bahwa tujuan Diklat ini adalah mengembangkan kompetensi peserta untuk memahami prioritas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan mengembangkan keterampilan penyusunan dokumen perencanaan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan tahunan dan jangka menengah di daerah.

Diklat yang berlangsung dari 10 hingga 14 April 2023 ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Sorong, Karanganyar, Sidoarjo, Blora, Grobogan, Kulon Progo, Wonogiri, Magelang, Bondowoso, Tegal, Cilacap, Semarang, dan Temanggung.

Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda