Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Probity Audit Tahun 2023, yang dibuka pada Senin (8/5/2023) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyampaikan bahwa banyak kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah maupun pejabat di pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, diklat probity audit menjadi penting dilakukan mulai dari tahap perencanaan, yaitu pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD.

Ia melanjutkan juga bahwa probity audit merupakan assurance yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement) serta mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku serta mematuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit juga merupakan mekanisme peringatan dini bagi manajemen pengadaan barang/jasa atas kemungkinan terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan.

Diharapkan melalui kegiatan diklat probity audit ini, para aparatur dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan terpercaya, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kemajuan negara.

Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda