Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka Pelatihan Tematik APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Provinsi DKI Jakarta dan Banten Pusdiklat Kemendagri Batch II pada Selasa (23/5/2023) di Gedung F BPSDM Kemendagri Jakarta.

Diklat ini bertujuan untuk memastikan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan korupsi di lingkungan kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. APIP memiliki tanggung jawab utama dalam membantu manajemen, memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja, serta memonitor kualitas, integritas, dan keandalan proses pelaporan transaksi keuangan. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 23 hingga 26 Mei 2023.

Pada pembukaan Pelatihan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, T.R Fahsul Falah, menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, transparan, dan perizinan investasi yang efisien dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, di mana Presiden menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan nasional yang kuat.

Fahsul juga menjelaskan bahwa Pemerintah telah berupaya memperbaiki birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi, dengan fokus pada birokrasi yang sederhana, lincah, berorientasi pada hasil, pelayanan prima, dan bebas dari korupsi. Salah satu langkah yang diambil adalah penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.

"Sumber daya manusia menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam pembangunan dan memperoleh kepercayaan global. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting mengingat Indonesia menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, yang akan menjadi penentu kemajuan bangsa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial mulai dari saat ini. Keberhasilan mencapai visi Indonesia Emas menjadi taruhan yang sangat penting. Bonus demografi dapat menjadi peluang atau bumerang, tergantung pada kebijakan yang diambil saat ini," ungkap Fahsul di hadapan sekitar 50 peserta Pelatihan Tematik APIP Provinsi DKI Jakarta dan Banten.

Fahsul juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh peserta diklat ke depannya. Ada empat tantangan yang akan dihadapi oleh APIP, yaitu pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020, serta operasionalisasi Saber Pungli (Satuan Tugas Bersama Anti Pungutan Liar).

Pelatihan Tematik APIP Provinsi DKI Jakarta dan Banten Pusdiklat Kemendagri Batch II diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengawasan terhadap penyimpangan, terutama korupsi, di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda