Bogor - Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja bagi PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional serta pendukung Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024, Senin (2/10). Acara ini digelar di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kemang, Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Sugeng menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara eksplisit memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Ia menegaskan bahwa dalam proses pembentukan kebijakan daerah, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi esensial.

"Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas strategis dalam penerapan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat," jelas Sugeng, merujuk pada Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Ini menandakan peran krusial Satpol PP dalam mewujudkan visi pemerintahan daerah yang mandiri, kompetitif, dan melayani kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya pelaksanaan Perda dan Perkada. "Tanpa pelaksanaan Perda dan Perkada yang efektif, otonomi daerah tidak dapat berfungsi optimal," tambahnya. Dalam konteks tersebut, hak, wewenang, dan tanggung jawab setiap provinsi, kabupaten, dan kota sebagai daerah otonom harus senantiasa diutamakan.

Mengakhiri sambutannya, Sugeng mengingatkan peran Satpol PP dalam menjamin ketentraman umum, khususnya jelang Pemilu dan Pilkada serentak di tahun mendatang. "Satpol PP memiliki tugas penting untuk memastikan kondusifitas selama Pemilu, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan damai," pungkasnya.

Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda