Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gelar Pendidikan dan Latihan (Diklat) Analisis Jabatan Angkatan I dan Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Angkatan I pada Senin (13/5/2024) bertempat di Hotel Vasaka, Jakarta Timur.

Kegiatan ini diikuti oleh Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang berasal dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan profesional.

Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kemendagri, dalam pembukaan Diklat dorong peserta dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan profesional, serta dapat menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Ia juga menyoroti bahwa diklat ini penting diikuti oleh para PPUPD agar dapat menerapkan e-government yang sudah dicanangkan, mengingat tahun 2024 merupakan ujung tombak cita-cita reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia.

"Di Era Society 5.0 yang penuh dengan kemajuan teknologi, tentu memengaruhi kebiasaan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik berbasis e-government, sudah seharusnya kita melakukan upaya peningkatan di sektor pelayanan publik," ujar Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa pihaknya berharap pelaksanaan diklat ini dapat membantu pelayanan publik dalam mendorong praktik pemerintahan yang baik, sehingga perbaikan kinerja pelayanan publik tercapai.

Penulis: Silvany Dianita - Pranata Humas Ahli Muda