Korea Selatan - Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM aparatur Pemerintahan dalam negeri pada bidang Tata Pemerintahan yang Cerdas dan Peningkatan Kapasitas Kebijakan, Kemendagri dalam hal ini BPSDM, PPSDM Regional Bandung, dan BSKDN menjalin kerja sama dengan INHA University dengan mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti International Training Program for Smart Governance and policy Capacity Building. Tujuan dari pengiriman ke training internasional ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam bidang pelayanan publik dan penyusunan kebijakan e-Government terkait prelayanan publik yang responsive dan efisien.
Komposisi Peserta yang mengikuti International Training Program berjumlah 40 orang yang berasal Kemendagri (BPSDM dan BSKDN), Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pangkal Pinang, Kemenkeu, STIA-LAN, STAN, Universitas Islam Riau, UMY, UMJ, Kazakstan, dan Mongolia.
Kegiatan training tersebut dimulai sejak tanggal 24 Juni s.d 3 Juli 2024 bertempat di Incheon Global Campus (IGC), dengan nara sumber Prof. Utak Chung, Prof. Seunghwan Myeong, Prof. Soyoung Kwon, Prof Seoyoung Kim, Prof. Changhoon Jung, Prof. Bae D.J, Prof. Hyensoo Kim, Prof. Soyoung Kwon, Dr. Young-hoon AHN, dan Prof. Jenn Seoyoung KIm. Topik yang diberikan adalah Kebijakan Publik Berbasis Data, penerapan smart governanace termasuk penerapana teknologi dalam tata kelola pemerintahan, kebiajkan pengembangan kota cerdas (smart city), dan manajemen sumber daya manusia di era digital. Training ini juga melakukan kunjungan lapangan ke berbagai institusi dan pengelolaan smart city di Incheon, hal tersebut untuk memberikan pengalaman praktis kepada para peserta yang dapat diadaptasi di negaranya masing-masing.
Training ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan kapasitas aparatur Kemendagri menuju peningkatan praktik smart Governance yang lebih luas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatakan kapasitas kebijakan, dan bukan hanya penggunaan teknologinya namun juga mnegenai transforamsi secara fundamental terkait cara pemerintah berinterkasi dengan masyarakatnya, diaharapkan pemerintah dapat secara rensponsif menangani permasalahan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peserta diharapkan dapat menerapkan Smart governace ditempatnya masing-masing secara luas yang akan berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan yang cenderung akan diputuskan secara data dan fakta. Hal ini dapat dipercaya membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan dengan lebih efektif dan efisien, guna mewujudkan penerapan smart governance. Dan hal tersebut dalam penerapannya diperlukan adanya kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai pihak meliputi pemerintah, pihak swasta, akademisi, masyarakat , dan media. Kelima unsur tersebuta yang selalu dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi penerapan smart governance yang berkelanjutan.
Hal penting lain yang didapatkan dalam training adalah peningkatan SDM dalam bidang manajemen dengan melihat langsung bagaimana pemerintah Korea telah memikirkan terkait pentingnya pola hidup berkelanjutan secara global. Dimana pada tahun 2050 pola produksi dan konsumsi tidak berubah maka kebutuhan dasar manusia tidak dapat terpenuhi akibat sumber pangan yang menipis. Sehingga pemerintah korea menerapkan manajemen SDM melalui kebijakan dan praktik yang memastikan partisipasi beragam dari unit-unit dalam suatu organisasi dalam rangka untuk mewujudkan kepemimpinan yang insklusif, sehingga diperlukan pencipataan lingkungan kerja yang dinamis.
Hal lainnya Sistem manajemen kinerja di korea Selatan berbasis data dan mengutamakan transparansi, yang didukung oleh system informasi terintegrasi untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Hal penting lainnya dari kegiatan kolaborasi ini adalah mendorong pertukaran akademis dan kerja sama yang lebih besar dibidang peningkatan kapasitas apartaur pemdagri unuk tata kelola dan pengembangan kebijakan. Dan kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan internasional dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia, korea Selatan, Kazakhstan, dan Mongolia pada bidang tata kel;ola pemerintahan dan pengembangan kebijakna publik di era digital.
