Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gelar Diklat Manajemen Kepegawaian dan Diklat Tata Naskah Dinas. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap agar peserta dapat mengelola tata naskah dinas di lingkungan unit kerja masing-masing guna memperlancar komunikasi tertulis, keseragaman, dan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Diklat yang dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta pada Senin (15/07) ini diikuti oleh Pemerintah Daerah dari berbagai macam Provinsi seperti Provinsi Jawa Barat, Kota Banjarmasin, maupun Kabupaten Dompu.
“Saya ingin menekankan pentingnya memahami dan mengimplementasikan tata naskah dinas dengan baik,” ujar Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kemendagri, dalam pembukaan Diklat ini.
“Tata naskah dinas seringkali dianggap sepele, padahal esensinya sangat krusial. Ini menentukan bagaimana komunikasi kedinasan dilakukan, termasuk dokumen-dokumen penting yang dapat mempengaruhi keputusan di tingkat nasional maupun internasional,” tambahnya.
Sugeng mencontohkan kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional. “Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan dokumen ke International Justice Court (IJC), namun keduanya ditolak karena kualitas dokumennya tidak memadai. Ini menunjukkan betapa pentingnya validitas dan legalitas tata naskah dinas,” lanjut Sugeng.
“Saya juga ingin menekankan bahwa tata naskah dinas tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kedinasan, tetapi juga bisa menjadi bukti legal yang kuat dalam persidangan. Bayangkan, sebuah surat dinas yang disusun dengan baik bisa menjadi alibi yang menyelamatkan dalam suatu kasus hukum,” ungkap Sugeng.
Lebih lanjut, Sugeng menggarisbawahi pentingnya penyimpanan dokumen-dokumen kedinasan dengan baik. “Negara-negara maju menyimpan dokumen-dokumen penting mereka dengan sangat rapi dan aman, bahkan dalam format digital yang tersimpan di cloud. Kita juga harus mulai peduli dan menyimpan dokumen kita dengan baik.”
Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya tata naskah dinas, BPSDM Kemendagri mengadakan program pendidikan dan pelatihan khusus. “Tujuannya adalah agar kita tidak hanya memahami tata naskah dinas, tetapi juga dapat membuat dan mengelola dokumen kedinasan dengan lebih baik, termasuk aspek pengendalian dan pengamanannya,” jelas Sugeng.
Di kesempatan yang sama, Sugeng juga menyinggung pentingnya manajemen kepegawaian yang efektif. “Manajemen kepegawaian yang baik dimulai dari perencanaan pengadaan yang tepat. Kita harus memastikan pegawai yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.”
Sugeng mencontohkan beberapa daerah yang tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam mereka karena kekurangan pegawai dengan kompetensi yang tepat. “Ini adalah contoh nyata bagaimana manajemen kepegawaian yang buruk dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan daerah.”
Mengakhiri seminar, Sugeng mengajak semua peserta untuk lebih peduli dan memahami pentingnya tata naskah dinas serta manajemen kepegawaian yang baik. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola pikir lama. Semua harus dimulai dari dokumen dan pegawai yang kompeten.”
Penulis: Silvany Dianita | Pranata Humas Ahli Muda
