Jakarta– Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, memberikan pidato kunci pada acara Dialog Demokrasi bertema “Peluang dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penanganan Korupsi di Era Presiden Terpilih.” Acara ini diselenggarakan di The Habibie Center pada Rabu (28/8/2024) dan menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang kerja sama dengan KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste.
Dalam pidatonya, Sugeng menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas sebagai langkah strategis dalam mengurangi potensi korupsi di Indonesia. “Di era yang penuh tantangan ini, akuntabilitas merupakan kunci utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, peluang untuk mengurangi korupsi akan semakin sulit tercapai,” ujarnya.
Acara ini juga dibuka oleh Denis Suarsana, Direktur Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman untuk Indonesia dan Timor Leste, yang menyambut baik kolaborasi antara KAS dan The Habibie Center. “Kami berharap dialog ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengedepankan perspektif penanganan korupsi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang baru,” kata Denis.
Sejumlah narasumber yang hadir dalam acara tersebut juga memberikan pandangan mereka terkait tata kelola pemerintahan dan penanganan korupsi di Indonesia. Sosiolog Pembangunan dari FISIP Universitas Indonesia, Meuthia Ganie, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik. “Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi sudah merasuk ke dalam sistem dan struktur pemerintahan. Perbaikan sistemis diperlukan untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menambahkan bahwa salah satu kelemahan demokrasi di Indonesia adalah minimnya akuntabilitas. “Demokrasi kita masih belum sepenuhnya akuntabel, yang membuka peluang bagi praktik korupsi untuk terus berlanjut,” kata Bivitri.
La Ode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, menekankan bahwa presiden terpilih harus segera menjalankan program pemberantasan korupsi yang konkret dan terukur. “Tantangan terbesar bagi presiden yang baru adalah memastikan adanya langkah-langkah yang nyata dan efektif dalam memberantas korupsi. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Acara ini diakhiri dengan sesi diskusi yang interaktif, di mana para peserta diajak untuk memberikan masukan dan berbagi pandangan mengenai cara-cara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan penanganan korupsi di masa depan.
Penulis :Silvany Dianita Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kemendagri
