Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sukses menggelar Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada Rabu (2/10/2024), bertempat di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri.
Kegiatan Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial para peserta guna memenuhi standar kompetensi jabatan struktural. Sebanyak 80 peserta hadir, terbagi rata antara 40 peserta yang mengikuti PKA dan 40 peserta lainnya mengikuti PKP. Para peserta berasal dari berbagai Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, membuka acara dengan menekankan pentingnya visi jangka panjang bagi Indonesia.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan, “Visi Indonesia 2045 harus menjadi panduan utama dalam perumusan kebijakan dan langkah strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Stabilitas di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan pangan merupakan prasyarat penting untuk pembangunan berkelanjutan."
Sugeng juga menyoroti peran vital Sumber Daya Manusia (SDM) dalam persaingan global. Menurutnya, “SDM yang berkualitas adalah kunci bagi Indonesia untuk bersaing di kancah global, tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif harus menjadi prioritas utama.”
Lebih lanjut, Sugeng menggarisbawahi peran penting pemuda dalam mewujudkan masa depan Indonesia.
“Pemuda adalah aset terbesar bangsa. Mereka harus diberi ruang untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045,” tambahnya.
Di tengah agenda Pemilu Presiden dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Sugeng menekankan pentingnya peristiwa ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat demokrasi dan keberlanjutan pembangunan.
"Pemilu dan Pilkada serentak bukan sekadar perayaan demokrasi, tetapi juga momentum penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah dirancang demi tercapainya tujuan besar bangsa," ujarnya.
Sugeng juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan fondasi kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai integrator, memastikan kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Diklat ini mencakup berbagai materi kepemimpinan, termasuk transformasi ekonomi, pengembangan SDM, dan konsistensi kebijakan. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menghadapi tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera pada tahun 2045.
Penulis :Silvany Dianita Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kemendagri
