BERITA BPSDM

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MEMBUKA ACARA PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MEMBUKA ACARA PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Bapak Tjahyo Kumolo, membuka Acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi para Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan I Tahun 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan I Tahun 2018 dilaksanakan hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 12 November sampai 14 November 2018.

Acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri tersebut dihadiri oleh segenap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemendagri. Pada kegiatan Pembekalan tahun ini memiliki tema ‘’ Melalui Pembekalan Kepemimpinan, Kita Tingkatkan Peran Strategis Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan NAWA CITA’’.

Jumlah Peserta yang mengikuti acara pembekalan angkatan I ini berjumlah 140 orang yang merupakan Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota yang telah terpilih pada PILKADA serentak tahun 2017 dan PILKADA tahun 2018 yang telah di lantik. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pembekalan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Kepala Daerah hasil PILKADA serentak tahun 2017 dan 2018.

Dalam sambutannya, Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan untuk para Pimpinan daerah yang sudah terpilih pada PILKADA serentak mempunyai posisi strategis sebagai panglima pembangunan daerah. Untuk itu pemimpinan daerah harus kreatif dan inovatif dalam melakukakn terobosan membangunan tata kelola pemerintahan yang harmonis, efektif, efisien demi percepatan reformasi birokrasi dan pembangunan. (a018)