BERITA BPSDM

PAPARAN BAPAK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI PADA ACARA PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WALI KOTA, WAKIL BUPATI/WAKIL WALI KOTA DAN KETUA DPRD TAHUN 2018

	PAPARAN BAPAK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENDAGRI PADA ACARA PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WALI KOTA, WAKIL BUPATI/WAKIL WALI KOTA DAN KETUA DPRD TAHUN 2018

Jakarta - Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri berkesempatan memberikan paparan pada acara pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wali Kota, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Tahun 2018 pada hari Senin, 12 November 2018. Pada sambutannya tersebut, dipaparkan mengenai SE Mendagri No.893.5/9038/SJ tentang Program Pengembangan Kompetensi SDM ASN Pemdagri Tahun 2019. Pada surat edaran tersebut memiliki beberapa poin penting antara lain:

  1. Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN,
    1. Pemprov harus menggangarkan sekurang-kurangnya 0.34 % dari total belanja daerah untuk pengembangan ASN serta pemerintah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 0.16 % dari total belanja daerahnya.
    2. Anggaran tersebut digunakan untuk:
      1. Pemenuhan kompetensi pemerintah melalui Diklat Pimpemdagri bagi pimpinan OPD, jabatan administrator dan jabatan pengawas
      2. Uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan
      3. Diklat teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri
    3. anggaran tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi/dialihkan ke penggunaan lainnya.
  2. Orientasi bagi Anggota DPRD,

Berpedoman pada permendagri 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 133  Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pedalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Teguh Setyabudi , Kepala BPSDM Kemendagri, menyatakan,” bahwa diperlukan anggaran orientasi bagi anggota DPRD hasil pemilu serentak tahun 2019 guna menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan keterampilan di bidang penyelenggaraan pemerintahan”.

  1. Latihan Dasar bagi CPNS

Mengenai hal ini juga, Beliau menambahkan “bahwa diperlukan peran dan kesiapan Kepala Daerah dalam  penyelenggaraan Latihan Dasar bagi CPNS yang baru diangkat dikarenakan pada tahun 2019 hampir seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota mengadakan rekruitmen CPNS”

     

 

  1. Diklat Kepemimpinan

Dalam hal Diklat Kepemimpinan, beliau menekankan perlunya penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dengan memperhitungkan secara matang pola pengembangan karir di daerah masing-masing, yang dalam pelaksanaan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. “sehingga tidak mubazir dalam penyelenggaraan dan assessment yang dilakukan oleh BKD di daerah” imbuhnya.

  1. Peningkatan Sarpras bagi BPSDM Prov

Pada point ini, Bapak Teguh Setyabudi merasa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi, hal ini berkaitan supaya pengembangan kompetensi ASN dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi standar yang ada.

  1. Nomenklatur Perangkat Daerah

Mengenai penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, Beliau menekankan supaya para kepala daerah dapat menilik dan mereferensi  pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2017. (a018)