Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus mendorong pentingnya peran kepemimpinan tidak sekedar formalitas, namun perlu mengubah mendset yang lebih strategis dan memiliki kemampuan manajerial untuk menerjemahkan kebijakan. Hal ini, ditegaskan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II  yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (26/08/2022).

Dia juga menceritakan, pihaknya secara pribadi selaku Menteri Dalam Negeri selama mengenyam pendidikan formal di luar negeri seperti Singapura, memperoleh pengalaman yang berbeda dalam memahami kepemimpinan  birokrat, dimana pola kepemimpinan di sana menjadi lebih lincah karena adanya revolving door dan mampu mengembangkan kemampuan kewirausahaan.

“Karena kemampuan yang harus dimiliiki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan hanya sebagai seorang birokrat tapi ASN yang memiliki jiwa kewirausahaan. Saya juga ingin melihat model dari Singapura melalui revolusi budaya, saya berpikir bahwa negara yang tidak punya apa-apa (seperti singapura) tetapi cepat maju, dan sebagai salah satu negara yang paling sejahtera di dunia dan tingkat korupsinya rendah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpinan strategis bukan hanya sekedar kepada keilmuannya namun juga perlu mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan, keterampilan emosional yang matang, kemampuan dan untuk dapat mendengarkan.

“Kemampuan interpersonal skill, emotional skill ada pelajarannya dan ilmunya. Bagaimana berbicara dengab baik, menjelaskan dan menerangkan dengan baik sekaligus memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kemampuan-kemampuan itu merupan sebagian yang harus dimiliki oleh Pejabat Eselon II karena mereka harus mampu menerjemahkan hal yang strategis kepada hal yang langkah-langkah teknis di lapangan,” ucapnya.

Terakhir, Tito berharap tema yang diusung,”Mewujudkan Kepemimpinan Strategis dalam Memperkokoh Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”, bukan sekedar sebagai jargon namun dapat diterapkan secara konkret.

“Pelajar dari sebuah perubahan saat ini adalah adaptasi terhadap perubahan dan bukan sekedar jargon, gerakan anti korupsi akan semakin kuat seiring dengan perkembangan digital dan menguatnya perkembangan media sosial. Salah satu kekuatan pemimpin adalah terletak kepada moralitas dan melalui pelatihan bisa mendorong perubahan tersebut,” Tutupnya. (Penulis: Silvany Dianita – Humas Kemendagri)