Belitung – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional yang bertujuan untuk membahas dan merumuskan arah kebijakan serta pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mewujudkan visi "Indonesia Maju".

Tema utama rapat kali ini, "Arah Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN Menuju Indonesia Maju," menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memajukan kualitas SDM aparatur, menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif.

Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM Kemendagri, yang ikut serta membuka Rakornas kali ini, memberikan pernyataan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, ada 3 prasyarat utama yang harus dimiliki oleh Indonesia, diantaranya adalah Stabilitas Nasional yang cukup, Kesinambungan dan Keberlanjutan antar sesama pemangku kepentingan, serta Tersedianya SDM yang berkualitas

“Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, Berpikir kreatif, sistemik, evidence-based, berwawasan global, inklusif, serta mampu mengelola perubahan, Beretos kerja tinggi dan produktif Pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi salah satu pengarusutamaan dalam pemerintahan. Maka Diharapkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN lebih berkualitas dan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.”, Lanjut Sugeng

Dalam kesempatan yang sama, selain menyampaikan Modal yang sudah dimiliki, Sugeng menyampaikan masalah yang dimiliki oleh Indonesia untuk menuju indonesia maju 2045, yaitu Presentasi penduduk miskin yang masih tinggi, Presentasi stunting di Indonesia yang masih tinggi, dan juga Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri yang masih kurang

Untuk menutup pembukaan Rakornas ini, Sugeng menyampaian bahwa Tugas BPSDM Kemendagri seusai pemilu dan pemilukada 2024 adalah bagaimana cara mengembangkan kompetensi DPRD terpilih untuk membantu Indonesia Maju 2045, sehingga salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah orientasi tugas dan kegiatan DPRD terpilih yang nantinya akan dilakukan di BPSDM Kemendagri
“Pesta Demokrasi yang digelar Tahun 2024 akan lebih besar dibandingkan Tahun 2019. Pemilu serentak tersebut tidak hanya untuk memilih Presiden, dan Wakil Presiden, serta Para Anggota DPR RI, dan DPD tetapi juga akan disertai dengan Pemilihan Kepala Daerah. Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019, maka besarnya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2024 nanti ASN harus memiliki persiapan yang lebih matang. Pencegahan akan adanya isu-isu SARA, serta menghalau berita-berita hoax dalam bumbu pemilu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa harus segera dapat dilakukan sedini mungkin”, ungkap Sugeng sekaligus menutup Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BPSDM Kemendagri

Diharapkan, Rapat Koordinasi ini dapat menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dan ASN eselon II untuk mengembangkan kompetensi ASN untuk menyongsong Indonesia Maju 2045