Jakarta - Untuk mengantisipasi dan mencegah konflik yang mungkin muncul dalam tahapan-tahapan penting pemilu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Penanganan Konflik Sosial dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Diklat ini berlangsung dari tanggal 16-20 Oktober 2023 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, di Hotel The Acacia, Jakarta, pada hari Senin (16/10/2023).

Sugeng menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia mengungkapkan, "Pemilu dan Pilkada 2024 adalah agenda politik nasional yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Namun, penyelenggaraannya harus tetap kondusif agar tidak mengganggu stabilitas nasional dan kesinambungan pembangunan."

Sugeng menjelaskan bahwa ada tiga elemen penting untuk mencapai visi Indonesia Emas, yaitu stabilitas, kesinambungan, dan ketersediaan SDM berkualitas. Stabilitas diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kesinambungan untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana, dan ketersediaan SDM berkualitas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Beliau menambahkan, "Pemilu dan Pilkada 2024 memiliki potensi untuk menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan strategi mitigasi konflik yang tepat. Mitigasi konflik ini dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti pemetaan risiko konflik sosial, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pembinaan terhadap aparat keamanan dan pemerintahan."

Sugeng juga menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam proses politik. Ia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan untuk tetap netral dalam menjalankan tugas-tugasnya. "Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugeng mengapresiasi seluruh peserta Diklat yang telah berkomitmen untuk mempelajari manajemen penanganan konflik sosial. "Diklat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas ASN dalam mengelola konflik sosial. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," tambah Sugeng.