Jakarta - Perubahan paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dibidang pengelolaan dan pertanggung jawabannya, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien.

Senin 15 Februari 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Pembukaan Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Tahun 2021. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd), Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri (Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd) beserta Kepala Bidang Otonomi, Keuangan Pembangunan dan Kewilayahan, ( M. Weli Septiya Putra, M.Si) dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid 19.Kegiatan tersebut diadakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 19Februari 2021 bertempat di Hotel Harper MT. Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Peserta kegiatan ini berjumlah 124 (seratusduapuluhempat) orang, yang merupakan Calon Bendahara atau Bendahara Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pelaksanakan kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan kompetensi para aparatur sipil negara yang memiliki tugas sebagai Calon Bendahara atau Bendahara Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Pada Pelaksanaan kegiatan tersebut tenaga pengajar merupakan para ahli di bidang pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Instansi lain. Materi-Materi yang diberikan pada kegiatan diklat tersebut yaituKerangka Umum Perbendaharaan Keuangan Daerah, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran, Penyelesaian Kerugian Daerah, Perbendaharaan BLUD.

Pelaksanaan Kegiatan di hotel ini juga dalam rangka mendukung program pemerintah dalam rangka menggairahkan kembali perekonomian nasional khususnya di bidang pariwisata, perhubungan dan perhotelan akibat pandemi covid-19 yang mewabah dari tahun lalu tepatnya pada bulan Maret 2020.